pengawasan keuangan. wewenang-badan-pengawas-keuangan, diunduh, 29/1 2/2003. pengawasan keuangan

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (Berita Negara Republik. bahwa untuk penguatan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dilakukan melalui pengawasan langsung maupun pengawasan tidak langsung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. Wewenang OJK berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan bank meliputi beberapa hal seperti memberikan izin terhadap pendirian atau pembukaan kantor bank, sumber daya manusia, rencana kerja, anggaran, merger,. rta peningkatan kompetensi . bahwa untuk meningkatkan pengawasan intern di. 15 September 2023 17:23:17 / perekonomian / dibaca: 88 kali / Kat: MOU, Kerjasama. In the context of national supervisory framework, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) or Indonesia's National Government Internal Auditor has consistently shown a significant role in supporting the President and his executive apparatuses, as well as subnational. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Negara Sarana keuangan negara adalah salah satu instrumen pokok yang sangat penting dalam menggerakkan roda pemerintahan. Ak. OJK singkatan dari. Yuk pahami tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di bawah ini. No, Telp. Hal ini sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06. com, Jakarta - BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan, sebuah lembaga negara di Indonesia yang memiliki peran penting dalam pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. 109/PMK. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang. pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan memberikan rekomendasi kepada pemegang saham. Peraturan Kepala BPKP Nomor 12 Tahun 2017 28 Agustus 2017. • Sistem pengendalian keuangan negara:Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaankeuangan negara, secara nasional. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertindak sebagai auditor eksternal pemerintahan dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal. 450 Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan – Volume 2, Nomor 4, Desember 2018 : 449 – 467 Kata kunci: teori peran; kesenjangan-harapan; fungsi pengawasan pengelolaan keuangan desa, badan permusyawaratan desa PENDAHULUAN Aspek pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting dalam. Fungsi dari LPPK ini adalah membantu Persyarikatan Muhammadiyah dalam merancang perumusan kebijaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan keuangan ruti dan. Bimtek Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa memberikan gambaran kepada peserta mengenai tahapan pengawasan pengelolaan keuangan desa baik dari segi internal, kecamatan, BPD, dan masyarakat desa. Keuangan di Indonesia diatur oleh Kementerian Keuangan Indonesia yang membidangi keuangan dan kekayaan negara. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - 2 - 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk. Tujuan Pengawasan Keuangan Negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). JAKARTA (30/9/2022) - “Sampai dengan 20 September 2022, total kontribusi kita ke keuangan negara Rp79,53 T. The method used in this research is a. Telp. ABSTRAK PERATURAN. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan KeuanganDesa secara nasional; b. Pembentukan Lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002 Tindak Lanjut Pengawasan Bank Oleh Otori-tas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit Badan. E. File ini berisi kriteria, prosedur, dan instrumen audit pbj yang dapat membantu anda dalam melaksanakan pengawasan intern yang efektif dan akuntabel. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK. Paliwang dalam pembukaan acara Sosialisasi Pengawasan Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (SISWASKEUDES). 272, LL SETKAB : 8 HLM. 3. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06. pengawasan Keuangan Daerah. Luwu, Rabu (3 September 2014) – Dalam rangka mendorong optimalisasi pengawasan pengelolaan keuangan negara (termasuk keuangan daerah), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK) menyelenggarakan Sosialisasi dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Atas Keuangan Negara dan Keuangan Daerah” pada hari ini (3/9) di Ruang Pola Andi Kambo. 24. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIRO KEUANGAN Gedung BPKP Pusat Lantai 4, Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur 13120 Telepon (021) 85910512,. Pengawasan sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ada. Inspektorat jenderal dan satuan pengawas internal pada kementerian dan lembaga tidak berperan dalam mencegah penyimpangan keuangan negara. METODE Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu memberikan data. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. Kamus Singkatan Pengawasan adalah dokumen yang berisi daftar singkatan yang sering digunakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. 2. Jakarta (19/12) – Menjelang periode pengawasan yang baru, BPKP bersinergi merumuskan Kebijakan Pengawasan Tematik Holistik, Integratif, dan Spasial terhadap Pencapaian Visi Pembangunan. Pengawasan Berdasarkan Objek a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Program ini dilaksanakan secara in-house training ( custom ) yang disesuaikan dengan. Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1265/K/SU/2011 tentang Pejabat Yang Berwenang Menolak atau Memberikan Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan. OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam. Lembaga pengawasan keuangan model OJK juga sudah ada di negara-negara Skandinavia dengan berbagai model, seperti Ombudsman Perbankan, Ombudsman Asuransi sejak 1988. bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. 0/D/2023 Tentang : Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022–2027. idBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. ID; 89 HLM. Lembaga Pengawas dalam sistem keuangan memiliki peran sesuai bidang dengan tujuan yang berbeda – beda pula, seperti pada tabel 2. tirto. kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah nantinya akan digunakan oleh pelaksana itu sendiri, yaitu departemen departemen serta lembaga negara. wewenang-badan-pengawas-keuangan, diunduh, 29/1 2/2003. Pasal 20 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. 12. Pengendalian keuangan merupakan bagian yang tak. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tugas menyelenggearakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan. I Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Pendidikan Pengawasan Pembiayaan Pendidikan Pengawasan (controlling) Adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya Tujuannya agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, dilaksanakan. kerja Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pengaturan dan Pengawasan Industri Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan 1. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a. Bab 3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tahun depan, BPKP lanjut kawal peningkatan kualitas belanja pemerintah (spending better). Sedangkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan pada Pasal 20 ayat (4) “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung. 04. 26 September 2023 08:14:54 / kepri / dibaca: 65 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial. Pengawasan keuangan negara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jl. Kementerian Dalam Negeri . No, Telp. Dimana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelasanahak dan 8 Bahrullah Akbar, Sistem Pengawasan Keuangan Negara di Indonesia, (Jakarta: Prenanda Media, 2015), h. 09/2015 tentang Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1728),. 13 September 2023. Prinsip-prinsip pelayanan selama ini selalu dibicarakan sebagai landasan kinerja, namunPERKUAT PENGAWASAN PASAR MODAL TINGKATKAN PERLINDUNGAN INVESTOR. 2. Pengawasan keuangan negara EnvaPya 3. datang. Di Indonesia, BPKP jadi salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang sebelumnya adalah Direktorat Djenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN = DJPKN) yang dibentuk. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN . Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400); 3. , M. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Si Oleh: Nadia Ramadhani 2122090019 ANGKATAN 34 PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS INTERNASIONAL JURUSAN AGRIBISNIS PERIKANAN. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 3. BPKP mengambil bagian secara aktif dalam pengembangan pariwisata ini melalui pengawasan-pengawasan yang dilakukan Deputi PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman (Deputi1). bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan. Fungsi dan Cakupan Otoritas Jasa Keuangan. Ilustrasi Pengawasan Koperasi Oleh OJK. Pasal9 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan republik indonesia, menimbang : a. oleh karena itu untuk mengawasi. Saat ini sedang dibangun Dashboard Pimpinan yang bisa memonitor hasil kegiatan dukungan. 2017. Departemen atau Direktorat Pengawasan setiap Lembaga Jasa Keuangan atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utama berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau b. 3. Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal (Itjen)/Inspektorat Utama (Ittama)/Inspektorat yang berada dibawah. oleh Lembaga pengawasan sektor jasa keu-angan yang independen dan dibentuk oleh Un-dang-undang (2). KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian. Tidak berhenti sampai di situ, anggaran yang dialokasikan untuk inspektorat selaku unit kerja pengawasan internal juga belum memadai, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan pada instansi. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) akan memiliki tugas dan fungsi untuk mengoordinasikan penyelenggaraan sistem pengawasan, perizinan, pengaturan, pemeriksaan khusus serta mengembangkan arahan, strategi,. pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Tanggung jawab Entitas yang Diperiksa • Mengelola keuangan negara secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. UU 15/2006 ini menegaskan power dari BPK. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan. 17 yang merupakan lampirannya, dan b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko. Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. 53 Tahun 1990 dengan fungsi yang melekat di dalamnya sebagai pembina, pengelola, sekaligus pengawas. Liputan6. Bidang. 2. Kata Kunci: Keuangan,. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN, Menimbang : a. Sedangkan menurut Basu Swasta (1996, hal. Jakarta, Jumat (10 September 2021) - Sinergi Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan intern oleh BPKP dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pelaksanaan pengawasan juga dapat mendeteksi, sejauh mana kebijakan kepala desa untuk menjalankan dan penyimpangan keuangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APHSelain itu, pengawasan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain. 33, Jakarta 13120 Telp: 021-85910031 Fax: 021-85900608 email: humas@bpkp. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas: a. Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Panduan praktik audit kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; E. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan NO. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Puncak peringatan hari jadi tersebut ditandai dengan Upacara Peringatan Hari Jadi ke- 21 yang dilanjutkan dengan Rapat Paripurna. ” Demikian sebut Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh ketika memberikan arahan kepada para pemimpin unit kerja di lingkungan BPKP. Bagaimanakah pengaturan pengawasan keuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? Berdasarkan rumusan“ masalah di atas, maka tujuan agar supaya tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:” 1. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai. go. Pd. Sinergi antara pihak sekolah dan masyarakat terjalin dengan baik untuk membangun. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan DaerahMATERI POKOK PERATURAN. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. BAB II PENGAWASAN OLEH APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH Bagian Kesatu Bentuk dan Ruang Lingkup Pengawasan Pasal 6. • Keuangan daerah PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAN KEBIJAKAN Pengawasan terhadap produk hukum dan kebijakan dilakukan secara represif. OJK melakukan peraturan dan pengawasan pada kegiatan dan jasa keuangan di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, dan sebagainya. Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2 Lembaga Pengawas dan Pendukung dalam Sistem Keuangan Lembaga Pendukung Bidang Tujuan Bank Indonesia (…Situs Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, tahun 2006 telah diterbitkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Peraturan Badan. Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35); BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN - 2 - 3. Tanggal Disahkan. Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang. Tugas DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thesauri Jenderal. Pengawasan keuangan menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi apabila ingin mengembangkan perusahaan, maka yang harus diupayakan adalah mengambil langkah-langkah strategis agar pengawasan keuangan itu dapat berjalan secara optimal dan menjadi landasan yang kuat untuk perubahan positif perusahaan di masa mendatang. go. idSesuai PERPRES 192/2014 yang secara jelas memberikan mandat kepada BPKP untuk menyelenggarakan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (pasal 2) termasuk melakukan pengawasan intern antara lainkepada badan usaha dan badan usaha lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau. 4 TERKINI Peningkatan Kapasitas Auditor Internal Dalam Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan 15 Wawancara Nizam Burhanuddin : ”Itama bukan penampung pegawai bermasalah” 19 Pengawasan Internal: Masihkah Tumpang. Pengawasan terhadap Penerimaan Negara b. This Site has not paid for extensions Please check back again soonkeuangan negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ? 2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. 17, BN 2017/ NO 1888;. 00– 847/K/1998 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Auditor Bagi Aparat Pengawasan Fungsional14 Desember 1949 - Dewan Pengawas Keuangan. 2. Sekretaris : Direct 021-85910302 atau 021-85910031 Pes. DJPKN merupakan cikal bakal lembaga pemerintah non departeman yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP,tt) . Sekretaris : Direct 021-859039035 atau 021-85 910031 Pes. Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN. 00-286/K/2001, yang1. No, Telp.